Resume ppt

Penerapan Sistem Informasi geografis (SIG)

1. Bidang Lingkungan 

Bandung mengalami hujan terus menerus dan sistem drainase yang terdapat di kawasan tersebut belum baik. SIG dalam bidang ini sebagai pemantau perkembangan dari sebuah lingkungan sehingga penyebab banjir di kota bandung diketahui.

2. Bidang Ekonomi

Kegiatan pemetaan potensi ekonomi daerah, dilakukan untuk mengetahui keunggulan komparatif suatu daerah, sehingga dapat dimanfaatkan dalam merancang rencana pembangunan daerah, kemudian digunakan untuk menentukan strategi pembangunan ekonomi di Daerah untuk pertumbuhan ekonomi, investasi dan daya saing yang tinggi. Sehingga peta potensi dimaksud dapat memberikan arah dan kebijakan yang akan diambil dalam pengembangan potensi ekonomi daerah akan lebih terfokus dan mempunyai dasar yang kuat.

3. Bidang Transportasi

SIG membantu mamantau kemacetan di kota sehingga kita dapat mengetahui daerah rawan macet di suatu kota serta mengetahui apa yang menjadi penyebab kemacetan dari fungsi kawasan di daerah kemacetan

4. Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota

Peran SIG terhadap PWK yaitu sebagai 
1. Inventasi Sumberdaya Alam
2. Disaster Management
3. Penataan Ruang & pembangunan
4. Investasi Bisnis dan Ekonomi

5. Bidang Pariwisata

SIG membantu dalam mengambilan sebuah keputusan dari suatu tempat wisata. keputusan diambil dari indikator pencapaian suatu tempat wisata. indikator yang dimaksud seperti jumlah kunjungan wisata, jumlah daya tarik wisata, dan jumlah mitra kerja pariwisata.

6. Bidang Politik / Pemerintahan

SIG berfungsi sebagai alat ukur daerah mana yang menjadi pendukung sebuah partai dalam pemilu serta dapat mengetahui batas batas kepemerintahan di suatu daerah.

7. Bidang Pertanian

SIG dalam bidang pertanian sebgai fungsi peninjauan dari kondisi pertanian dan juga SIG membantu meningkatkan produksi pertanian karena dapat memantau penyebaran hama.

8. Bidang Kependudukan

SIG membantu sebagai pemantau penyebaran penduduk di suatu negara ataupun daerah sehingga dapat membantu pengambilan keputusan dari para pemerintah untuk memerataan kepadatan penduduk

9. Bidang Kesehatan 

SIG membantu sebagai pemantau penyebaran puskesmas di suatu daerah sehingga akan mempermudah pemerataan dari puskemas dan terhindarnya penumpukan puskesmas di suatu daerah.


10. Bidang Sosial Dan Budaya

SIG membantu mamantau dari kebudayaan suatu daerah sehingga dapat mambuat batasan wilayah berdasarkan profil dari setiap wilayah dan kelompok sosial untuk menjelaskan karakteristik dari suatu daerah.

11. Bidang Petambangan

SIG membantu dalam mendapatkan informasi dari subuah wilayah apakah wilayah tersebut layak sebagai lokasi pertambangan atau tidak. selain itu, mempermudah dalam informasi penyebaran bahan tambang serta mengontrol perizinan usaha pertambangan.

12. Sejarah Peta 

Pemetaan secara tradional (Berupa kertas) menuju pemetaan yang menampilkan gambar  dan database secara bersamaan menggunakan infomasi geografi. pada GIS, database, analisa dan  tampilan secara fisik dan konseptual dipisahkan dengan penanganan data geografinya.

Sumber PPT :

https://drive.google.com/open?id=0B5xE5nV7R8pfaVVfeWZZaTRqWE0
 

Resume UU

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang meliputi:

1.   Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala tertentu.

2.   Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk menghasilkan:

a. rencana umum tata ruang

b. rencana rinci tata ruang.

3.   Peta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.   Peta Rencana Struktur Ruang

b.   Peta Rencana Pola Ruang.

4.   Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d meliputi unsur:

a.   sistem perkotaan

b.   sistem jaringan transportasi

c.   sistem jaringan energi

d.   sistem jaringan telekomunikasi

e.   sistem jaringan sumber daya air

f.    sistem jaringan prasarana wilayah lainnya

Inti Sari UU Nomor 26 tahun 2007

Peraturan tentang struktur ruang dan prasarana wilayah kabupaten yang untuk melayanikegiatan dalam skala kabupaten. Pemerintah kabupaten memiliki wewenang dalam pengembangan dan pengelolaan kabupaten dan telah disahkan dalam undang – undang.
Rencana tata ruang kabupaten memuat rencana Pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.
Rencana tata ruang wilayah kabupaten merupakan pedoman dasar bagi pemda dalam pengembangan lokasi untuk kegiatan pembangunan di daerahnya terutama pada daerah pedesaan. 

Undang-undang No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

1. Menjamin ketersediaan dan akses terhadap Informasi Geospasial yang dapat dipertanggung jawabkan
2. Mendorong pengguna Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
3. Sebagai single reference di dalam bidang Informasi Geospasial di Indonesia

Undang-undang No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial terdiri dari 12 Bab dan 71 Pasal, Bab 1 sampai Bab 6 disahkan oleh DPR RI pada tanggal 5 April 2011 dan Bab 7 sampai Bab 12 disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 21 April 2011, dimana masing-masing bab tersebut berisi peraturan-peraturan tentang Informasi Geospasial, baik dalam Ketentuan Umum, Jenis Informasi Geospasial, Penyelenggaraan, Larangan sampai Sanksi Pidana. Badan-badan yang berwenang untuk menangai Informasi Geospasial salah satunya adalah BAKORSURTANAL (Badan  Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) yang telah diganti menjadi BIG (Badan Informasi Geospasial).

Memperhatikan kondisi pengelolaan IG di Indonesia saat ini diharapkan dapat dirumuskan kebijakan dan program strategis untuk mempercepat dalam perwujudan :

1.     Kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemetaan nasional sebagai wujud implementasi UU-IG, terutama dalam penyelenggaraan IGD dan IGT.

2.    IGD yang andal (akurat, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan) pada berbagai skala dan cakupan yang mampu dijadikan referensi untuk pembuatan IGT yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan nasional.

3.    One Map, dimana setiap satu tema peta yang diproduksi hanya memiliki satu walidata, sehingga dapat meminimalisir duplikasi alokasi sumberdaya.

4. Ketersediaan institusi pemetaan di daerah dan meningkatnya kemampuan daerah dalam menyediakan data dan informasi geospasial di wilayahnya.

5.  Peningkatan jumlah dan mutu sumber daya manusia bidang IG termasuk survei dan pemetaan terutama di daerah.

6.  Peningkatan jumlah dan kualitas perguruan tinggi, tumbuh kembangnya industri di bidang IG termasuk survei dan pemetaan.

Resume 3

Proyeksi

Proyeksi : Cara menggambarkan garis garis meridian dan paralel dari globe kedalam bidang datar.

Jenis-Jenis Proyeksi

Proyeksi Azimutal : Bidang proyeksi berupa bidang datar, digunakan untuk pemetaan daerah kutub.

 

Proyeksi Kerucut : Proyeksinya berupa kerucut, digunakan untuk pemetaan negara yang berbentuk   segitiga ataupun negara negara bagian tengah seperti negara yang ada di Benua Eropa.

 

Proyeksi Silinder : Proyeksi yang berupa silinder digunakan dalam memetakan daerah yang berada di sekitar garis khatulistiwa.

Resume 2 

Peta kadaster (skala sangat besar) : Peta dengan skala 1 : 100 sampai 1 : 5.000. Peta ini berguna

untuk menggambarkan peta tanah dalam sertifikat hak milik tanah yang dibuat Bada Pertanahan Nasional (BPN).

  

Peta skala besar  : Peta dengan skala  1 : 5.000 sampai 1 : 250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang sempit, misalnya peta kota.

 

Peta skala kecil : Peta dengan skala 1 : 500.000 sampai 1 : 1.000.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang cukup luas, misalnya menggambarkan suatu negara.

 

Peta skala geografi (skala sangat kecil) : Peta dengan skala kurang dari 1 : 1.000.000 atau lebih. Peta ini digunakan untuk menggambar benua atau dunia.